Kegelisahan itulah yang coba dijawab dalam diskusi bertajuk ”Tantangan Pengembangan Demokrasi dan Sektor Pertanian”, yang diselenggarakan Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID) beberapa waktu lalu.

Diskusi menampilkan pembicara pakar agraria Gunawan Wiradi dan Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Lampung sekaligus Dewan Pendiri atau Ekonom Senior The Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bustanul Arifin.

Dalam pengantar tertulisnya, Kresnayana Yahya dari KID menyatakan, saat ini lebih dari 40 persen tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor pertanian dan memberikan kontribusi pada sektor perekonomian, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang sangat menentukan ketahanan pangan Indonesia.

Pada saat yang sama, Indonesia dihadapkan pada setidaknya sepuluh tantangan, yaitu perubahan iklim global, laju peningkatan penduduk yang kian tajam, kegagalan penganekaragaman pola makan dan tingginya konsumsi beras, serta tenaga pertanian yang semakin marjinal. Juga pengembangan riset off farm seperti pengadaan bibit, pupuk, dan obat-obatan sampai pengelolaan lahan dan air yang belum terintegrasi.

Belum adanya pengelolaan lingkungan yang memadai yang menjamin kelangsungan produksi, integrasi kebijakan pengadaan sawah baru dan pengelolaan on farm yang juga belum terintegrasi, alokasi pupuk yang belum memuaskan petani, tantangan energi alternatif, serta belum adanya lembaga keuangan yang memberikan fokus dan perhatian pada sektor pertanian.

Dalam menghadapi tantangan yang kompleks itu, bagaimana seharusnya pembangunan sektor pertanian yang berdemokrasi diletakkan?

Lorong pandang

Menurut Gunawan Wiradi, pembangunan pertanian seharusnya merupakan bagian integral dari pola pembangunan nasional secara keseluruhan.

”Namun, sejak lengsernya Soeharto sampai sekarang, saya belum melihat adanya grand design pola pembangunan nasional yang menyeluruh,” katanya.

Grand design pembangunan pertanian itu selayaknya didasarkan atas beberapa hal. Pertama, apakah bangsa Indonesia memang berniat untuk mengubah tata sosial ekonomi masyarakat atau tidak? Kedua, jika ya, lorong pandang yang bagaimana yang akan dianut?

Dalam grand design itulah, posisi serta fungsi sektor pertanian diletakkan dan setelah itu barulah pola pembangunan pertanian di susun secara konsisten dan memadai.

Pada kenyataannya, kebijakan pembangunan pertanian kerap tumpang tindih. Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, misalnya, memasukkan istilah ketahanan pangan dan kedaulatan pangan dalam satu wadah yang menjadi tujuan. Padahal, keduanya amat berbeda arah.

Bustanul Arifin mengatakan, terlepas dari ideologi yang melingkupinya, pertanian ke depan harus ditempatkan sebagai landasan pembangunan ekonomi bukan sebagai lokomotif.

Sifat sebagai landasan memungkinkan pembangunan ekonomi tidak bisa berjalan baik tanpa landasan pertanian yang kuat.

Menjadikan pertanian sebagai lokomotif pembangunan ekonomi amat berat, apalagi sektor pertanian juga memiliki persoalan besar.

Seperti terlalu besarnya tenaga kerja yang harus dihidupi. Beratnya beban sektor pertanian membuat pertumbuhannya lamban dan banyak terdapat kemiskinan.

Bustanul mengingatkan bahwa membangun sektor pertanian tidak sekadar meningkatkan produksi. Lebih dari itu adalah bagaimana meningkatkan pendapatan petani agar kesejahteraan mereka lebih baik lagi.

Sektor pertanian hanya akan maju apabila langkah kebijakan diarahkan pada upaya menghubungkan petani dengan pasar dan mampu memetik manfaat besar dari keterkaitan itu.

Meningkatkan kapasitas pelaku, pencarian pasar-pasar baru, memanfaatkan fungsi intelijen pasar, dan penerapan strategi pasar.

Selain itu, juga perlu ada dukungan kebijakan makroekonomi, misalnya melalui manajemen suku bunga yang memihak pertanian dan kombinasi dengan diplomasi ekonomi.( kompas.com )