"Biaya retribusi selama ini dinilai memberatkan para nelayan. Dengan demikian kami mengusulkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menghapusnya. Semoga disetujui," kata Fadel di Jakarta, Rabu (4/11).

Fadel mengaku, penghapusan retiribusi terhadap nelayan sudah dilakukannya sejak menjabat Gubernur Provinsi Gorontalo, beberapa waktu lalu. Jadi, kebijakan ini akan coba diterapkan di Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). "Ini adalah program pertama yang akan saya realisasikan di DKP. Dan, pastinya semua dilakukan untuk lebih menyejahterakan nelayan dan masyarakat pesisir," ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, perbaikan infrastruktur serta pemberian benih ikan dan rumput laut secara gratis juga merupakan prioritas lainya yang akan kami terapkan.

"Karena ini berkaitan dengan departemen lain, maka saya juga sudah melakukan koordinasi dengan menteri-menteri terkait. Seperti Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Keuangan, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Semoga mereka menyetujui program yang memang kami prioritaskan dalam waktu dekat ini," ucap Fadel.

Adapun besaran anggaran yang dipersiapkan untuk melaksanakan kebijakan ini, menurut Fadel, diambil dari sisa anggaran di tahun 2009. Apalagi untuk mengajukan anggaran baru tidak mudah. Sementara sisa anggaran yang ada tentunya harus dimaksimalkan untuk direalisasikan.

"Memang sisa anggran di akhir tahun ini sangat kecil, yakni hanya Rp 200 miliar. Namun, untuk menyambung pelaksanaan program kegiatan yang telah disusun, kami telah mengajukan mata anggaran tambahan DKP sebesar 1,6 triliun pada anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBNP) 2010. Tampaknya prosesnya akan dipercepat atau pada Januari 2010," katanya.

Untuk merealisasikan kebijakan penghapusan retribusi nelayan ini, DKP akan mengadakan rapat kerja dengan Komisi IV DPR pada 16 November 2009 mendatang. "Kami berharap DPR menyetujui pengajuan anggaran yang diminta agar semua program bisa berjalan tepat waktu dan sasaran," ujarnya lagi.

Lebih jauh Fadel mengatakan, DKP berupaya mendorong kebijakan dan program untuk lebih merangsang nelayan dalam meningkatkan produktivitas. Salah satunya konsep Agropolitan yang diterapkan di Provinsi Gorontalo dan akan diadopsi di daerah lainnya.

Namun, kemungkinan akan diubah menjadi konsep Minapolitan, karena disesuaikan dengan sektor yang akan dikerjakan, yakni kelautan dan perikanan. Program ini nantinya akan kami terapkan di desa-desa dan wilayah pesisir serta daerah-daerah terpencil.

"Kami akan mengembangkan nelayan dan memberdayakan komoditas andalan di daerah tersebut. Misalnya lele, bandeng, dan komoditas lainnya yang bisa dikembangkan di dearah bersangkutan. Nah, konsep-konsep baru ini namanya Minapolitan. Untuk tahap pertama sedang dipersiapkan untuk 56 daerah di 33 provinsi di Indonesia," ujarnya. (Suara Karya)